Dirut Pupuk Indonesia Tangkis Isu Kelangkaan Pupuk

10 0
Data perbandingan pupuk subsidi untuk petani dan ekspor

JAKARTA, Isu.Co.Id – PT Pupuk Indonesia (Persero) menangkis isu kelangkaan pupuk, terutama terkait dengan subsidi (public service obligation/PSO) di masyarakat. Direktur Utama Pupuk Indonesia Bakir Pasaman mengatakan stok pupuk di gudang cukup untuk memenuhi kebutuhan para petani.

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI Bakir mengatakan hingga Agustus 2020, produksi pupuk mencapai 8,4 juta ton. Kapasitas produksi bisa mencapai 13,8 juta ton. Namun dalam penyalurannya, Pupuk Indonesia menunggu alokasi dari pemerintah.

“Mengenai pupuk langka, gudang-gudang kami sudah kami siapkan dengan stok sesuai ketentuan pemerintah. Hanya penyaluran kan menunggu tambahan alokasi dari pemerintah,” kata Bakir, Kamis, 1 Oktober 2020.

Bakir mengatakan pihaknya baru saja mendapat tambahan alokasi subsidi sebesar Rp3,1 triliun untuk hampir satu juta ton pupuk. Tambahan alokasi tersebut baru disetujui pada Senin lalu. Dengan adanya tambahan alokasi tersebut, maka Pupuk Indonesia bisa menyalurkan pupuk pada para petani.

“Sekarang sudah bisa keluar. Kami koordinasi dengan dinas, kami mulai menyalurkan, inilah musim tanam, mudah-mudahan isu kelangkaan InsyaAllah akan kami atasi,” tutur Bakir.

Bakir pun melaporkan hingga Agustus 2020 telah menyalurkan pupuk bersubsidi mencapai 5,9 juta ton atau 72 persen dari alokasi sebesar 8,9 juta ton.

Baca juga : Perusahaan ini Piutangnya belum dibayar Pemerintah, Tapi Harus jaga Ketersediaan pupuk

Bakir Pasaman menjabarkan penyaluran tersebut terdiri dari pupuk urea sebesar 2,68 juta ton, pupuk SP-36 399,9 ribu ton, pupuk ZA 539,3 ribu ton, pupuk NPK 1,9 juta ton, dan pupuk organik 385,9 ribu ton.

“67 persen yang sudah disalurkan. Masih ada 33 persen yang masih bisa disalurkan, InsyaAllah jumlah ini cukup sampai akhir tahun,” ujar dia.

Dirinya menambahkan, isu kelangkaan akan terus bergulir mengingat akan ada petani-petani baru. Namun, petani-petani tersebut tidak masuk dalam rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) yang menjadi syarat mendapatkan pupuk bersubsidi. Sehingga tidak terhitung dalam alokasi yang ditetapkan pemerintah sebagai penerima subsidi.

Kendati demikian, pihaknya sebenarnya telah mengantisipasi hal tersebut dengan menyiapkan pupuk komersial. Hanya saja, petani kemungkinan tidak mampu membeli pupuk komersial lantaran dispirits harga yang cukup tinggi.

“Jumlah petani meningkat, ada petani yang enggak masuk dalam RDPK. Itu pasti enggak kebagian pupuk subsidi dan akan menyebarkan isu pupuk langka lagi. Itu yang mungkin akan jadi isu ke depannya,” jelas Bakir.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra Ade Rosiade mengatakan isu kelangkaan pupuk sebenarnya bukan karena stok pupuk yang kosong. Penyebabnya adalah alokasi subsidi dari pemerintah yang terbatas. Oleh karenanya, Ade mengatakan hal ini harus menjadi fokus antara pemerintah dan legislatif ke depannya untuk memecahkan permasalahan yang setiap tahun bergulir tersebut.

“Pupuknya banyak, tapi subsidinya terbatas. Ini PR pemerintah, Komisi VI dan Komisi IV,” pungkas Ade.

Baca juga : Waskita Karya (WSKT) kantongi kontrak baru sebesar Rp 15 triliun hingga Oktober

Related Post

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *