Perusahaan ini Piutangnya belum dibayar Pemerintah, Tapi Harus jaga Ketersediaan pupuk

11 0
Pupuk Indonesia Catat Penjualan Pupuk Tumbuh 12,5%

JAKARTA, Isu.Co.Id – Pemerintah diminta melunasi utangnya kepada PT Pupuk Indonesia dengan Direktur Utama Bakir Pasaman yang setelah sebelumnya menyalurkan pupuk bersubsidi selama tiga tahun berturut-turut. Utang tersebut berupa permasalahan kurang bayar pupuk bersubsidi pemerintah kepada PT Pupuk Indonesia senilai Rp11 triliun.

Ketua Komisi IV DPRSudin mengatakan, dalam tiga tahun berturut-turut pemerintah melalui Kementerian Pertanianharus segera membayar permasalahan kurang bayar. Dia beralasan jika tidak terbayarkan, maka beban bunga utang juga semakin membebani.

“Rinciannya Rp45 miliar tahun 2017, Rp5,7 triliun tahun 2018, dan Rp5,4 triliun. Ini harus dibayar karena program pupuk bersubsidi tetap berjalan di tahun ini sekitar Rp5 triliun. Kalau tetap kurang bayar, ya tentu akan membebani dari sisi bunga,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat bersama jajaran eselon satu Kementerian Pertanian di Gedung Senayan (5/10/2020).

Komisi IV DPR juga mengusulkan kepada pemerintah mengenai penyaluran pupuk bersubsidi yakni dengan subsidi langsung dan subsidi harga. Subsisi langsung diberikan dengan mekanisme subsidi masuk ke rekening petani. Sedangkan subsidi harga dilakukan dengan memberikan subsidi di hilir dalam menjaga harga yang menguntungkan petani.

Baca juga : Dukung Program Indonesia Sehat, Perusahaan ini Kembali Ingatkan Masyarakat Selalu Pakai Masker

Pembahasan kelangkaan pupuk masih menjadi isu yang dikeluhkan para petani. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi mengatakan, pupuk adalah salah satu faktor yang berperan penting dalam peningkatan produktivitas pertanian. Oleh sebab itu, pemerintah selalu mengalokasikan anggaran yang besar untuk subisidi pupuk agar petani mendapatkan pupuk berkualitas.

“Namun demikian, kebijakan itu belum bisa menjamin ketersediaan pupuk yang memadai, permasalah ketersediaan dan tepat waktu, selalu muncul menjadi salah satu topik yang selalu dikritisi dan dibahas oleh Komisi IV DPR RI,” ungkap Dedi.

Selain itu, masih terdapat persoalan berulang dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Di antaranya kelangkaan pasokan, lonjakan harga bahan baku hingga penyalurannya yang kurang tepat sasaran.

Pemerintah melalui Kementan bekerja sama dengan bank Himbara masih terkendala di kalangan petani melalui pemanfaatan kartu tani, karena dominan para petani masih membutuhkan pemahaman teknologi mengenai kartu tani sebagai syarat mendapat pupuk bersubsidi.

Baca juga : Waskita Targetkan Tol KAPB Ruas Palembang-Betung Beroperasi di 2023

Related Post

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *