Isu.co.id – Anggota Komisi VI DPR Intan Fauzi meminta Indonesia Financial Group (IFG) sebagai BUMN holding perasuransian dan penjaminan ikut berperan dalam membantu UMKM. Permintaan itu disampaikan Intan saat sosialisasi peran IFG dan anak perusahaan dalam menyediakan produk asuransi dan penjaminan di masyarakat di Kota Bekasi, Selasa (26/10/2021).

Intan berharap perseroan yang hadir, mulai dari Askrindo, Jasindo, Jamkrindo, juga Jasa Raharja dapat bersinergi. Intan mencontohkan Jamkrindo yang bergerak di penjaminan, serta Askrindo diperlukan UMKM dalam hal akses permodalan.

Baca Juga: Waka Komisi VI: Peran IFG Kembalikan Kepercayaan Masyarakat pada Produk Asuransi

“Jamkrindo sebagai lembaga penjaminan sangat diperlukan kehadirannya, sehingga para UMKM yang mengajukan kredit ke perbankan, lembaga keuangan dapat terbantu karena tidak khawatir tingginya non-performing loan, potensi kredit bermasalah dan sebagainya, yang biasanya dijadikan alasan para pemberi modal bagi UMKM,” kata Intan dalam keterangan pers.

Intan mengatakan permasalahan utama UMKM terkait akses permodalan, khususnya ke perbankan. Dikatakan, dengan sinergisitas dari IFG persoalan tersebut diharapkan dapat teratasi. Intan tidak mau UMKM malah terjerat pinjaman online (pinjol) ilegal karena susah mendapatkan modal.

Baca Juga: IFG Progress Siap Bawa Industri Keuangan RI ke Dunia Global

“Selain adanya program kredit usaha rakyat dengan bunga rendah juga diharapkan berbagai kredit lainnya untuk UMKM dengan suku bunga kredit dasar jauh lebih rendah,” ucap legislator Daerah Pemilihan Jawa Barat VI.

“Yang kedua, proses ajuan kredit bagi UMKM untuk mendapat permodalan harus dipermudah, misalnya agunan, kemudian panduan untuk membuat neraca, dan lain-lain. Jangan sampai tergiur proses cepat, tanpa agunan dan mudah yang kemudian UMKM tertipu pinjol-pinjol ilegal,” imbuh Intan.

Baca Juga: Koasuransi Merah Putih, langkah awal IFG sebagai koordinator BUMN klaster asuransi

Intan mengatakan UMKM biasanya kesulitan karena layak usaha, tetapi dianggap tidak layak perbankan. Secara usaha sudah layak mendapatkan permodalan atau kredit dari perbankan. Namun, kendalanya adalah UMKM tidak bankable. Sebab, kata Intan, UMKM masih ada yang kesulitan proses administrasi misalnya belum dapat menyusun neraca keuangan, dan sebagainya.

“Kemudian bicara restrukturisasi, dengan adanya kebijakan OJK sampai Maret 2023, harus berlaku bagi UMKM yang paling terdampak saat pandemi. Jangan sampai tercatat blacklist bagi para UMKM dalam keberlanjutan usahanya,” kata Intan.

Baca Juga: IFG perkuat literasi industri jasa keuangan lewat IFG Progress

Dalam acara sosialisasi peran IFG dan anak perusahaan dalam menyediakan produk asuransi dan penjaminan di masyarakat ini dihadiri oleh para Kepala Cabang Sos IFG-Jamkrindo, seperti pimpinan cabang Jakarta meliputi wilayah Jabodebek Muhammad Robith Azmin, Kepala Kantor Jasa Raharja Kota Bekasi Immanuel Marpaung, Pimpinan Cabang Askrindo Kota Bekasi, Wahyu dan SBO Jasindo Kota Bekasi.

Perwakilan perusahaan yang tergabung dalam holding company IFG tersebut menyampaikan materinya bergantian kepada sekitar 200 warga Kota Bekasi, umumnya pelaku UMKM Kota Bekasi. IFG ditetapkan sebagai holding perasurasian dan penjaminan BUMN mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara ke dalam Modal Saham PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI). BPUI sekarang menjadi IFG.

Anggota IFG adalah PT Askrindo, PT Jamkrindo, PT Jasindo, PT Bahana Sekuritas, PT Bahana TCW Investment Management, PT Bahana Artha Ventura, PT Grahaniaga Tata Utama, dan PT Bahana Kapital Investa.

Source: beritasatu

Avatar

By admin

Your reaction

NICE
SAD
FUNNY
OMG
WTF
WOW

React with gif

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *