Isu.co.id – Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker Indah Anggoro Putri menyatakan rata-rata upah minimum provinsi (UMP) pada tahun 2022 akan naik 1,09 persen.

Angka tersebut diperoleh dengan menggunakan formulasi penghitungan baru yang mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 36/2021 tentang Pengupahan.

Dari perhitungan itu, didapat UMP terendah pada 2022 berada di Jawa Tengah dengan nominal Rp 1.813.011 atau sekitar Rp 1,8 juta. Sementara UMP tertinggi di DKI Jakarta dengan nilai Rp 4.453.724 atau sekitar Rp 4,5 juta.

“Rata-rata penyesuaian upah minimum (2022) 1,09 persen. Saya tidak bilang bahwa ini upah minimum provinsi, ini rata-rata penyesuaian upah minimum tahun depan,” kata Putri dalam Seminar Terbuka Proses Penetapan Upah Minimum 2022 secara daring, Senin, 15 November 2021.

Angka 1,09 persen itu, menurut Putri, merupakan rata-rata kenaikan dari upah minimum seluruh provinsi. Adapun keputusan akhir persentase kenaikan akan kembali kepada gubernur setiap provinsi dan mengacu pada data-data yang diterbitkan BPS.

“Penyesuaian upah minimum tahun depan tergantung gubernur yang menetapkan, bukan berarti semua provinsi naik 1,09 persen,” ucap Putri.

UMP 2022 ditetapkan pada nilai tertentu di antara batas atas dan batas bawah pada wilayah bersangkutan dengan menggunakan formula penyesuaian sebagaimana diatur dalam PP No. 36/2021. Pemerintah menegaskan penyesuaian UMP sendiri tidak boleh melampaui batas atas.

Lebih jauh Putri menjelaskan bahwa UMP 2022 di 4 provinsi akan sama dengan 2021 karena nilainya telah melampaui batas atas upah minimum. Keempat provinsi tersebut adalah Sumatra Selatan (Rp 3.144.1446), Sulawesi Utara (Rp 3.310.723), Sulawesi Selatan (Rp 3.165.876), dan Sulawesi Barat (Rp 2.678.863).

“Empat provinsi ini nilai upah minimumnya sudah melebihi batas atas. Kalau dinaikkan lagi dia akan makin melambung tidak bagus,” kata Putri.

Penetapan UMP 2022 sendiri paling lambat diumumkan gubernur setiap provinsi pada 21 November 2021. Sementara upah minimum kabupaten/kota (UMK) diumumkan paling lambat 30 November 2021.

Dengan mengacu pada regulasi terbaru, UMK hanya bisa ditetapkan jika pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota dalam 3 tahun terakhir lebih tinggi dari pada pertumbuhan ekonomi tingkat provinsi.

Tak hanya itu, selisih antara pertumbuhan ekonomi dan inflasi di wilayah bersangkutan dalam periode yang sama juga memperlihatkan angka yang selalu positif dan lebih tinggi dari pada provinsi. “(UMP) Diumumkan sekitar 6 hari lagi. Karena 21 November itu Minggu, maka harus ditetapkan sehari sebelum hari libur,” kata Putri.

Source: tempo.co

Avatar

By admin

Your reaction

NICE
SAD
FUNNY
OMG
WTF
WOW

React with gif

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *