Isu.co.id – Persoalan mafia tanah seperti yang belakangan dialami salah satu pesohor tanah air, Nirina Zubir, turut mendorong Guru Besar Fakultas Hukum sekaligus pakar hukum tanah Universitas Gadjah Mada, Nurhasan Ismail menyampaikan pendapatnya.

Nurhasan menyatakan, mafia tanah cenderung tampak di ‘Ruang Ada dan Tiada’. Apa yang dia maksud dengan hal ini adalah, mafia tanah secara realita memang ada dan mereka menjalankan segala aktivitas yang bertentangan hukum.

Walau begitu, mereka juga mempunyai jaringan yang terorganisir dengan baik, rapi, serta sistematis sehingga mampu menyembunyikan fakta. Jadi, yang tampak di permukaan adalah sebuah kewajaran.

“Mereka mampu dengan sangat lihai memainkan ‘confidential game’ yang di permukaan tampak tenang, namun di bawah permukaan penuh dengan trik-trik pelanggaran,” kata Nurhasan seperti dilansir dari laman UGM pada Selasa (23/11/2021).

Apa yang Dimaksud dengan Mafia Tanah?

Dia menyatakan, mafia tanah adalah jaringan kinerja beberapa orang yang sangat rapi, sistematis, terorganisir, terlihat wajar dan legal. Tetapi, di dalamnya ada aktivitas ilegal dan melanggar hukum , yang orientasinya mendapat keuntungan bagi jaringan tersebut dan merugikan pihak lain secara ekonomi.

Mafia tanah adalah kelompok yang terstruktur karena mereka punya susunan organisasi dengan melibatkan banyak peran dan pembagian kerja yang sistematis berdasarkan susunan organisasi.

Pada kelompok mafia tanah, ada sponsor yang tugasnya menyandang dana, serta berusaha memengaruhi kebijakan dan instansi pemerintah di seluruh lapisan. Di samping mereka, ada kelompok garda garis depan dengan tanggung jawab legal dan ilegal. Kegiatan legal ini dilakukan masyarakat biasa, sedangkan ilegal dijalankan preman dan pengamanan swakarsa.

Kemudian, ada kelompok profesi yang terdiri dari para advokat, notaris-PPAT, serta pejabat pemerintah dari pusat hingga kepala desa yang mendukung tindakan legal dan ilegal.

Nurhasan menyebut, organisasi mafia tanah adalah kelompok yang terorganisir karena mereka memakai berbagai cara keras dan ilegal, yaitu merebut tanah, menduduki tanah yang menjadi sasaran, serta membuat konflik yang bisa mempertaruhkan nyawa.

“Sedangkan cara halus-ilmiah dan tampak legal, adalah upaya pencarian dokumen kepemilikan tanah, pemalsuan dokumen kepemilikan tanah dengan tampilan hasilnya mendekati atau bahkan sama dengan aslinya, proses pendekatan dalam rangka negosiasi dengan pemilik tanah, serta melakukan pengajuan gugatan dengan logika berpikir yang sistematis dan logis,” tambahnya.

Mengapa Mafia Tanah Terkesan Wajar, Sah, dan Legal?

Nurhasan memaparkan alasan kenapa mafia tanah seolah sah, legal, dan wajar. Dia menyampaikan, hal ini karena kegiatan mafia tanah ditandai dua hal, yaitu melibatkan para simbol pelaksana hukum seperti oknum notaris-PPAT, aparatur sipil negara (ASN) di Badan Pertahanan Nasional sekaligus jajaran di bawahnya, dan penegak hukum seperti hakim. Kendati demikian, pelaksana dan penegak hukum bisa merupakan bagian dari jaringan mafia tanah atau malah korbannya.

Tanda yang kedua adalah kelihaian mafia tanah mencari peluang dari undang-undang pertanahan, informasi tentang administrasi pemberian hak atas tanah, sertifikasi hak tanah yang pernah diterbitkan, dan keterampilan memperoleh alat bukti kepemilikan tanah, sekaligus mengidentifikasi tanah yang ditinggalkan dan tidak dimanfaatkan pemegang haknya.

Apa yang Bisa Jadi Peluang untuk Mafia Tanah?

Nurhasan menegaskan beberapa hal yang bisa menjadi peluang bagi mafia tanah. Beberapa sumber administrasi pertanahan yang belum terintegrasi menurutnya bisa disalahgunakan mafia tanah lewat berbagai alat bukti dari sumber administrasi yang berbeda-beda.

Ditambah lagi dengan masih pluralnya tanda bukti hak, hal ini mendorong mafia tanah menyalahgunakan berbagai bentuk tanda bukti tersebut. Pluralitas atau belum tunggalnya tanda bukti hak dikarenakan proses pendaftaran tanah di seluruh Indonesia yang belum selesai. Jadi, masih ada peluang penggunaan tanda bukti hak atas tanah yang ada sebelum UUPA. PP No. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan tersebut masih mengakui sejumlah alat bukti selain sertifikat sebagai alat bukti kuat dan beberapa dokumen sebagai alat bukti awal. Beberapa dokumen sebagai alat bukti awal yang dimaksud ini adalah Girik/Petuk/Surat Rincikan, dan Surat Pernyataan Subjek yang menguasai tanah secara fisik dalam waktu 20 tahun atau lebih secara terus-menerus bagi yang kepemilikan tanahnya tidak ada bukti tertulis.

Ketentuan itu bisa disalahgunakan oleh mafia tanah. Apalagi, belum ada pengaturan lebih lanjut tentang hak milik menurut hukum adat. Sehingga, alat bukti berupa penguasaan tanah secara fisik terus-menerus dengan iktikad baik berdasarkan hukum adat, masih diakui.

“Bagi Jaringan kinerja mafia tanah semua celah baik yang terdapat dalam ketentuan hukum dan administrasi pertanahan maupun sikap abai dari pemegang hak atas tanah terbuka dijadikan peluang untuk melaksanakan kinerja ilegalnya untuk memperoleh keuntungan dan merugikan pihak lain. Oleh karena itu, upaya memberantas mafia tanah harus menutup atau memperbaiki celah yang menjadi faktor peluang masuknya jaringan mafia tanah. Selama celah tersebut masih terbuka, maka selama itu pula jaringan mafia tanah akan memanfaatkan,” tegas Nurhasan.

Dikatakannya, ada beberapa hal yang dapat dimanfaatkan oleh mafia tanah. Pertama, belum sistematisnya administrasi pertanahan atas tanah yang haknya berakhir. Kedua, kebijakan pemberian hak atas tanah yang liberal. Juga, tingkat persaingan tinggi antar PPAT bisa disalahgunakan para mafia dalam mendapat dokumen peralihan hak atas tanah.

Bagaimana Cara Memberantas Mafia Tanah?

Nurhasan menyebutkan, cara memberantas mafia tanah adalah dengan pengembangan pedoman teknis administratif berupa peringatan pada pemegang hak atau penerima SK agar melakukan kewajibannya. Kemudian, perlu ada pernyataan secara terbuka soal adanya penguasaan tanah secara langsung oleh negara, ditambah rencana penggunaannya.

Dan untuk mencegah konflik yang disebabkan kebijakan pemberian hak atas tanah adalah dengan manata ulang kebijakan tersebut. Apabila karakter liberal tidak bisa diubah, maka pemberian hak atas tanah bisa dilakukan bertahap sesuai kemampuan dan potensi tanah terlantar harus dihentikan.

Nurhasan mengungkap, mencegah praktik mafia tanah juga dapat melalui pembinaan PPAT, baik perihal sikap profesionalisme mereka maupun moral pelaksanaan tugas, ditambah pengawasan dari Kantor Pertanahan.

Source: detik.com

Avatar

By admin

Your reaction

NICE
SAD
FUNNY
OMG
WTF
WOW

React with gif

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *