Isu.co.id Jakarta, 17 Juli 2025 — Pemerintah tengah mempersiapkan peluncuran Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang dijadwalkan diresmikan pada Senin, 21 Juli 2025. Dalam operasionalnya, koperasi ini akan menggunakan skema pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bersumber dari bank-bank milik negara (Himbara). Namun, penggunaan skema KUR ini mendapat sorotan dari DPR RI, yang meminta pemerintah meningkatkan pengawasan agar dana kredit tidak menimbulkan masalah seperti kredit macet atau penyalahgunaan.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasim Khan, menyatakan dukungan terhadap pendirian Kopdes Merah Putih sebagai bentuk penguatan ekonomi kerakyatan di tingkat desa. Namun, ia mengingatkan agar seluruh proses penyaluran KUR dilakukan secara profesional, akuntabel, dan transparan.
“Kami mendukung sepenuhnya berdirinya Kopdes Merah Putih. Ini adalah upaya nyata pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa. Tapi kami juga menegaskan pentingnya pengawasan ketat dalam penyaluran KUR agar tidak terjadi kredit macet,” ujar Nasim Khan, Kamis (17/7/2025), di Gedung DPR RI.
Skema Khusus KUR: Plafon Rp 3 Miliar, Bunga 6 Persen:
Wakil Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono, yang juga menjabat sebagai Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes/Kelurahan Merah Putih, menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan skema KUR khusus bagi koperasi ini. Setiap koperasi dapat memperoleh pembiayaan hingga Rp 3 miliar dengan suku bunga rendah sebesar 6 persen per tahun.
Skema ini disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan koperasi dalam dua kategori: tenor hingga 6 tahun untuk modal kerja, dan maksimal 10 tahun untuk investasi. Ferry menegaskan bahwa skema ini dirancang agar koperasi bisa memiliki ruang gerak yang cukup dalam mengembangkan usaha produktif masyarakat.
Harus Transparan dan Tepat Sasaran:
Nasim Khan dalam keterangannya menekankan bahwa penyaluran KUR ini harus tepat sasaran. Artinya, hanya koperasi yang benar-benar layak dan memiliki potensi pengembangan ekonomi rakyat yang harus menerima dana. Ia meminta adanya keterbukaan data dan evaluasi berkala agar seluruh proses terpantau dengan jelas.
“Dana KUR ini bukan untuk disalahgunakan. Harus dipastikan bahwa uang negara ini sampai ke tangan yang benar, digunakan sesuai peruntukannya, dan memberi dampak nyata bagi peningkatan ekonomi warga,” tegasnya.
Sederhanakan Akses Kredit bagi Desa:
Selain pengawasan, Nasim juga menyoroti masalah teknis yang kerap menjadi kendala dalam akses KUR di masyarakat, yakni prosedur pengajuan yang rumit dan berbelit. Ia menegaskan perlunya reformasi birokrasi dalam akses kredit, khususnya untuk program seperti Kopdes Merah Putih yang menyasar desa-desa.
“Jangan sampai masyarakat desa yang membutuhkan malah kesulitan mengakses kredit karena prosedur terlalu panjang. Pemerintah harus menyederhanakan proses pengajuan, agar inklusi keuangan benar-benar terwujud,” kata legislator asal Jawa Timur ini.
Menjadi Pilar Ekonomi Desa Sesuai Amanat Presiden:
Menurut Nasim, Kopdes Merah Putih bukan hanya proyek pembangunan koperasi, tetapi juga merupakan implementasi dari visi Presiden Prabowo Subianto dalam membangun ekonomi berbasis gotong royong, kekeluargaan, dan keadilan sosial.
“Ini bukan sekadar koperasi biasa. Kopdes Merah Putih harus menjadi motor penggerak ekonomi rakyat desa yang berdiri di atas nilai-nilai kebersamaan dan pemberdayaan masyarakat,” tutupnya.
Dengan kombinasi antara pembiayaan yang memadai, sistem pengawasan yang kuat, serta proses pengajuan yang sederhana, diharapkan Kopdes Merah Putih mampu menjadi tonggak penting kebangkitan ekonomi desa di seluruh Indonesia. DPR pun berkomitmen akan terus mengawal dan mengawasi pelaksanaan program ini agar benar-benar menyentuh kebutuhan dan aspirasi rakyat.
(Redaksi – Biro Siti Jenar Group Multimedia)
