Isu.co.id Bondowoso, Rabu 15 Oktober 2025 — Upaya penyelesaian konflik lahan antara PTPN I Regional 5 dengan masyarakat petani di kawasan Ijen akhirnya menemukan titik terang. Mediasi besar yang digelar di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Bondowoso, Rabu siang (15/10/2025), memperlihatkan kemajuan berarti menuju penyelesaian damai setelah puluhan tahun konflik berlarut.
Dalam forum strategis tersebut, seluruh unsur Forkopimda Kabupaten Bondowoso—yakni Bupati Bondowoso, Ketua DPRD, Kapolres, Dandim, Kepala Kejaksaan Negeri, serta Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan—bersatu menjadi fasilitator utama dalam mencari solusi menyeluruh yang berpihak pada kepentingan masyarakat sekaligus keberlanjutan investasi perkebunan negara.
Pertemuan yang berlangsung terbuka dan kondusif itu turut dihadiri manajemen PTPN I Regional 5, Perhutani, serta perwakilan masyarakat dan petani dari kawasan Ijen dan Sempol. Seluruh pihak akhirnya sepakat menempuh langkah sinergis dalam kerangka Program Strategis Nasional (PSN), dengan fokus utama pada pengembangan kopi arabika sebagai ikon Bondowoso yang dikenal dengan sebutan “Republik Kopi.”
“Kita ingin pengembangan kopi ini menjadi simbol kebanggaan daerah. Bukan sekadar komoditas, tetapi bagian dari jati diri Bondowoso sebagai Republik Kopi,” ujar Nasim Khan usai pertemuan.
Nasim Khan menegaskan, bahwa kerja sama antara masyarakat dan PTPN akan ditempuh melalui mekanisme Kerja Sama Operasional (KSO) yang transparan dan menguntungkan kedua belah pihak. Ia juga menekankan pentingnya menghindari provokasi pihak-pihak yang ingin memecah belah masyarakat.
“Semua dilakukan sesuai mekanisme KSO agar petani Ijen bisa lebih sejahtera, tenang bekerja, dan tidak mudah terpengaruh isu yang menyesatkan,” tegasnya.
Dari pihak perusahaan, Manager PTPN I Regional 5 Kebun Blawan, Bambang Trianto, menjelaskan bahwa forum ini menghasilkan dua alternatif utama yang akan menjadi bahan pembahasan lanjutan.
Pertama, usulan dari Kepala Desa Sumberrejo bersama perwakilan petani untuk melakukan kerja sama pertanaman kopi antara PTPN dan warga penggarap.
Kedua, skema pengelolaan swakelola kopi oleh PTPN, sementara petani yang lahannya terdampak akan mendapat relokasi lahan yang layak sesuai dengan kesepakatan.
“Kedua opsi ini kami bahas bersama secara terbuka. Prinsipnya, kami ingin solusi yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat maupun perusahaan,” ujar Bambang.
Di sisi lain, perwakilan masyarakat Ijen juga diberi ruang penuh untuk menyampaikan aspirasi, harapan, dan kegelisahan mereka. Dalam dialog yang berlangsung terbuka, sejumlah tokoh masyarakat menegaskan bahwa mereka mendukung langkah penyelesaian damai asalkan tidak menghilangkan hak penghidupan petani yang telah puluhan tahun menggantungkan hidup dari lahan perkebunan di kawasan Ijen.
Berdasarkan data lapangan yang dihimpun oleh tim investigasi Siti Jenar Group Multimedia, total luas areal yang dikelola PTPN I Regional 5 di Kecamatan Sempol/Ijen mencapai 7.856,86 hektar. Dari luasan itu, sekitar 200 hektar merupakan investasi kopi arabika yang tersebar di beberapa afdeling seperti Kampung Baru, Jampit, Gending Waluh, hingga Watucapil.
Sementara itu, lahan garapan masyarakat yang masuk dalam kategori TTAD (Tanaman Tahun Akan Datang) tahun 2025 mencapai 159,95 hektar, dengan jumlah penggarap sebanyak 306 orang. Data konkret ini menjadi acuan penting dalam menentukan arah kebijakan dan skema kerja sama baru agar tidak menimbulkan tumpang tindih di lapangan.
Dalam sesi akhir rapat koordinasi, Forkopimda Bondowoso bersama Nasim Khan menegaskan pentingnya menyelesaikan konflik dengan prinsip keadilan sosial, keberlanjutan ekonomi, dan harmoni sosial.
“Kita tidak ingin persoalan ini diwariskan ke generasi berikutnya. Harus diselesaikan dengan kepala dingin, agar investasi berjalan dan masyarakat tetap hidup sejahtera,” ujar Bupati Bondowoso dalam pernyataan penutupnya.
Pertemuan tersebut dinilai menjadi tonggak penting dalam perjalanan panjang penyelesaian sengketa lahan di kawasan Ijen. Selain mengedepankan musyawarah, mediasi ini juga menjadi simbol kuatnya sinergi antara pemerintah daerah, DPR RI, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk membangun Bondowoso yang damai dan produktif.
Langkah kolaboratif ini diharapkan menjadi awal baru menuju kebersamaan antara PTPN dan masyarakat penggarap, agar sektor perkebunan di kaki Gunung Ijen tidak hanya menjadi sumber pendapatan negara, tetapi juga tumpuan kesejahteraan warga lokal yang telah lama hidup berdampingan dengan alam Ijen.
(Redaksi / Tim Biro Siti Jenar Group Bondowoso – Jawa Timur)
