Isu.co.id Ponorogo, Jumat 7 November 2025 – Sungguh memalukan. Di tengah gencarnya pemberantasan korupsi dan seruan moral dari para pemimpin negeri, justru satu lagi kepala daerah kembali ditangkap tangan karena dugaan korupsi. Kali ini giliran Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, yang dibekuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi senyap pada Jumat (7/11/2025).
Kabar penangkapan itu sontak mengguncang publik Ponorogo dan jagat politik Jawa Timur. Sosok bupati yang dikenal santun, religius, dan kerap tampil sederhana di depan rakyatnya itu, ternyata diduga mencatut uang rakyat melalui praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcayanto membenarkan langsung adanya operasi tangkap tangan tersebut. “Benar, ada kegiatan tangkap tangan terkait mutasi dan promosi jabatan di Pemkab Ponorogo,” ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat siang.
Lebih lanjut Fitroh mengungkapkan bahwa Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko menjadi salah satu pihak yang diamankan. Namun hingga kini, KPK belum merinci jumlah orang yang ditangkap maupun barang bukti yang berhasil diamankan dalam operasi itu.
“Para pihak yang kami amankan masih berstatus terperiksa. KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukumnya,” tambahnya.
Sementara itu, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, juga mengonfirmasi hal senada. “Benar. Saat ini tim masih di lapangan,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima awak media.
Operasi ini diduga kuat berkaitan dengan dugaan suap dalam mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemkab Ponorogo, yang disebut-sebut melibatkan sejumlah pejabat struktural. KPK kini masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pihak-pihak terkait.
Yang membuat publik semakin terkejut, sehari sebelum penangkapan, Sugiri Sancoko masih terlihat aktif memimpin rapat besar bersama pejabat Pemkab dan anggota DPRD Ponorogo di Aula Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperinda), Kamis (6/11/2025).
Rapat tersebut membahas evaluasi hasil perjalanan rombongan Pemkab Ponorogo ke Jakarta, yang diketahui baru saja menghadiri undangan resmi KPK pada 23 Oktober 2025 lalu. Dalam rombongan itu turut serta Wakil Bupati Lisdyarita, Sekretaris Daerah, sejumlah Kepala OPD, serta pimpinan DPRD Ponorogo.
Ironisnya, hanya berselang dua minggu setelah menghadiri undangan resmi dari KPK, sang bupati justru dijemput lembaga antirasuah tersebut karena dugaan praktik kotor di lingkungan pemerintahan yang ia pimpin sendiri.
Publik pun geram. Banyak yang menyebut Sugiri Sancoko sebagai contoh nyata pemimpin bermuka dua—tampil agamis dan merakyat di depan kamera, tapi di belakang layar justru memperdagangkan jabatan. “Sok alim, eh ternyata maling,” begitu komentar yang ramai menghiasi media sosial hari ini.
Sugiri Sancoko bukan orang baru dalam dunia politik Jawa Timur. Lahir di Ponorogo, 26 Februari 1971, ia menempuh pendidikan hingga jenjang magister di Universitas Dr. Soetomo Surabaya pada 2014.
Karier politiknya cukup panjang. Ia pernah menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2009–2014, lalu kembali duduk di periode 2014–2015. Namanya kian melambung setelah memenangkan Pilkada Ponorogo 2020, dan dilantik sebagai Bupati periode 2021–2025.
Tak berhenti di sana, kepercayaan publik membawanya kembali menang Pilkada 2024 dan melanjutkan kepemimpinan untuk periode 2025–2030. Namun, baru beberapa bulan memasuki periode keduanya, nasibnya berbalik drastis. Kini, ia harus menanggalkan jubah kekuasaan dan menatap dinginnya jeruji besi gedung KPK.
Nasib tragis yang menimpa Sugiri Sancoko menjadi tamparan keras bagi moral para kepala daerah, yang seringkali lupa bahwa jabatan publik bukanlah ladang dagang, melainkan amanah rakyat yang harus dijaga dengan integritas.
Kasus penangkapan Bupati Ponorogo ini menambah daftar panjang pejabat daerah yang tertangkap tangan oleh KPK akibat penyalahgunaan jabatan.
Dalam beberapa tahun terakhir, KPK memang menaruh perhatian besar terhadap praktik jual beli jabatan di pemerintah daerah, yang dinilai sebagai akar dari birokrasi yang korup dan tidak profesional. Setiap rupiah suap dalam proses mutasi jabatan, pada akhirnya akan berujung pada kerusakan sistem pelayanan publik dan penderitaan rakyat.
Penangkapan Sugiri Sancoko membuktikan bahwa KPK tetap bertaring, meski sering kali diterpa berbagai tekanan politik. Lembaga antirasuah ini menunjukkan bahwa tidak ada lagi ruang aman bagi pejabat yang bermain-main dengan uang rakyat.
Kini publik menanti langkah berikutnya dari KPK—siapa saja pejabat Ponorogo yang akan ikut terseret, dan sejauh mana praktik jual beli jabatan ini telah merusak sistem pemerintahan di bumi reog.
Yang jelas, rakyat kembali kecewa dan muak. Karena setiap kali muncul pemimpin yang tampak religius dan berwibawa, ternyata di balik itu tersimpan kerakusan yang tak kalah dari maling jalanan.
Dan seperti yang bergema di tengah masyarakat hari ini:
“Sok alim… eh, ternyata maling uang rakyat!”
(Redaksi – Tim Biro Pusat Siti Jenar Group Multimedia)
