Isu.co.id Jakarta, 13 Agustus 2025 — Operasi Tangkap Tangan (OTT) kembali digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kali ini menyasar sektor strategis yang mengelola sumber daya alam bernilai tinggi. Rabu siang, tim penindakan KPK bergerak di wilayah Jakarta dan mengamankan sembilan orang yang diduga terlibat dalam praktik korupsi di lingkungan PT Eksploitasi dan Industri Hutan V (Inhutani V), anak perusahaan Perum Perhutani yang bergerak di bidang kehutanan.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengonfirmasi operasi senyap tersebut. Menurutnya, para pihak yang diamankan berasal dari jajaran direksi salah satu BUMN dan pihak swasta yang diduga memiliki keterlibatan dalam perkara ini. “Sementara ada sembilan orang yang diamankan dalam OTT ini, terdiri dari direksi perusahaan pelat merah dan pihak swasta,” jelas Fitroh, Rabu (13/8/2025).
Ia menegaskan, seluruh pihak tersebut akan diperiksa secara intensif selama 1×24 jam untuk menentukan status mereka sebagai saksi atau tersangka. Identitas dan peran masing-masing belum diungkap, mengingat proses pemeriksaan masih berlangsung. “Konstruksi perkara akan kami sampaikan melalui konferensi pers setelah semua data terkumpul,” imbuhnya.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menambahkan bahwa saat ini tim KPK masih berada di lapangan sehingga detail terkait nama-nama yang diamankan, barang bukti, maupun modus operandi belum dapat dipublikasikan. “Kami tidak bisa memberikan update secara rinci sebelum proses pemeriksaan awal selesai,” ujarnya.
Sementara itu, Perum Perhutani selaku induk usaha Inhutani V mengaku masih menunggu informasi resmi dari KPK. Sekretaris Perusahaan Perum Perhutani, Sofiudin Nurmansyah, menyampaikan bahwa pihaknya mendukung penuh proses penegakan hukum yang sedang berjalan. “Kami masih menunggu informasi lebih lanjut dari KPK. Namun, kami sepenuhnya mendukung upaya penegakan hukum ini,” tegasnya.
Sofiudin juga mengapresiasi langkah KPK dalam menangani dugaan kasus tersebut. Ia meyakini proses hukum akan berjalan secara transparan, adil, dan sesuai aturan. “Perum Perhutani berkomitmen mendukung penegakan hukum demi terwujudnya tata kelola perusahaan yang baik,” pungkasnya.
PT Inhutani V dikenal sebagai BUMN yang mengelola lahan hutan di berbagai wilayah strategis, termasuk kawasan di Kalimantan. Sektor ini memiliki nilai ekonomi tinggi dan kerap menjadi sasaran empuk praktik lancung seperti suap, gratifikasi, hingga penyalahgunaan kewenangan.
OTT terhadap jajaran direksi BUMN bukan kali pertama dilakukan KPK. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah perusahaan pelat merah di sektor energi, konstruksi, hingga transportasi telah terseret kasus serupa. Operasi senyap seperti ini dinilai sebagai metode paling efektif untuk membongkar praktik korupsi yang biasanya tersembunyi di balik kontrak-kontrak proyek bernilai ratusan miliar rupiah.
Meski detail kasus Inhutani V masih disimpan rapat oleh KPK, publik menaruh perhatian besar pada penindakan ini. Bukan hanya karena menyangkut perusahaan negara, tetapi juga karena sektor kehutanan memegang peranan vital dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia.
Pertanyaan besar pun mengemuka: akankah kasus ini menjadi pintu terbukanya skandal besar di industri kehutanan nasional? Semua mata kini tertuju pada KPK untuk mengungkap fakta dan pihak-pihak yang terlibat.
(Red/Tim-Biro Pusat Sitijenar Group Multimedia)
