Isu.co.id Probolinggo, Kamis 25 Desember 2025 —Pada penghujung tahun 2025, bencana alam kembali menjadi sorotan utama di berbagai media nasional. Rentetan peristiwa banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi sejak November 2025 di sejumlah wilayah Indonesia dinilai bukan lagi sekadar fenomena alam musiman, melainkan sinyal kuat terjadinya kerusakan lingkungan yang kian masif. Sejumlah provinsi seperti Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh tercatat mengalami dampak paling parah, dengan ribuan warga terdampak serta terputusnya akses terhadap pangan dan kebutuhan dasar akibat tingginya genangan air.
Tidak hanya terjadi di Pulau Sumatra, banjir bandang juga melanda berbagai daerah di Pulau Jawa. Di Jawa Barat, wilayah Kabupaten Bandung terdampak banjir yang merendam permukiman dan fasilitas umum. Di Jawa Tengah, kejadian serupa tercatat di Tegal dan Magelang. Sementara di Jawa Timur, banjir bandang dilaporkan terjadi di Kabupaten Probolinggo, khususnya Kecamatan Tiris dan Dringu, serta di beberapa titik di Kabupaten Situbondo, termasuk Kecamatan Asembagus.
Berbagai pihak menilai, maraknya bencana tersebut tidak dapat dilepaskan dari faktor kerusakan lingkungan, terutama akibat alih fungsi lahan hutan yang terjadi secara masif dalam beberapa tahun terakhir. Ketua Koalisi Masyarakat SAE PATENANG, Eko Febriyanto, menegaskan bahwa banjir bandang yang terjadi di Tiris Probolinggo dan Asembagus Situbondo harus dipandang sebagai peringatan serius bagi semua pihak.
“Banjir bandang yang terjadi di sejumlah daerah, khususnya di Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo dan Asembagus Situbondo, merupakan alarm bagi kita semua agar lebih memperhatikan kelestarian lingkungan. Terutama kawasan hutan di lereng gunung dan dataran tinggi yang saat ini kondisinya sudah banyak mengalami kerusakan,” ujar Eko Febriyanto, Rabu (24/12/2025).
Pria yang akrab disapa Eko Sitijenar itu menambahkan, rusaknya kawasan hutan di lereng pegunungan diperparah oleh berbagai aktivitas manusia, mulai dari pembukaan lahan, kegiatan pertambangan, hingga proyek-proyek pembangunan berskala nasional yang berlangsung di wilayah Probolinggo dan Situbondo. Menurutnya, pembangunan infrastruktur memang penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, namun tidak boleh mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan.
“Kami bukan anti pembangunan atau peningkatan infrastruktur. Namun faktor kelestarian lingkungan harus benar-benar diperhatikan dan dijadikan prioritas. Jika tidak, maka masyarakatlah yang akan menanggung dampaknya,” tegasnya.
Eko juga mengingatkan bahwa pola pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampak ekologis akan menimbulkan kerugian besar dalam jangka panjang. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh masyarakat saat ini, tetapi juga akan diwariskan kepada generasi mendatang.
“Pembangunan tanpa memikirkan dampak lingkungan sama saja dengan mengorbankan nasib generasi masa depan. Perlu kita renungkan bersama, apakah bencana yang terjadi akhir-akhir ini murni akibat pergerakan alam, atau justru akibat ulah manusia yang merusak lingkungan,” ungkapnya.
Senada dengan itu, Zainal Arifin, salah satu aktivis lingkungan dari Ranger SAE PATENANG, menyebut bahwa banjir yang terjadi di wilayah Tiris dan Dringu Probolinggo tidak bisa semata-mata disalahkan pada faktor curah hujan yang tinggi. Ia menilai, kondisi lingkungan di wilayah hulu telah mengalami degradasi yang cukup serius.
“Kerusakan lingkungan di lereng Gunung Argopuro dan kaki Gunung Bromo kini mulai menunjukkan dampaknya. Jika kondisi ini dibiarkan tanpa adanya tindakan tegas dan nyata, maka bukan tidak mungkin ke depan akan terjadi bencana yang jauh lebih besar,” jelas Zainal.
Ia menambahkan, material kayu, batu, dan lumpur yang terbawa arus banjir bandang di Tiris menjadi indikator kuat melemahnya daya dukung kawasan hulu. Hilangnya fungsi hutan sebagai daerah resapan air, maraknya aktivitas pertambangan, serta perubahan vegetasi hutan menjadi tanaman cepat panen seperti sengon dan balsa dinilai turut memperparah risiko banjir dan longsor.
“Jenis tanaman cepat panen ini memiliki daya serap air yang rendah dan sistem perakaran yang kurang kuat, sehingga tanah menjadi tidak stabil dan mudah tergerus air,” lanjutnya.
Zainal menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum harus bersikap tegas dan konsisten dalam menegakkan aturan perlindungan lingkungan. Pengawasan terhadap aktivitas pertambangan, alih fungsi lahan, serta proyek-proyek pembangunan harus dilakukan secara ketat dan berkelanjutan.
“Jika hari ini kita lemah dan abai terhadap kerusakan lingkungan, maka generasi berikutnya tidak akan menikmati keindahan alam Probolinggo dan Situbondo. Mereka justru akan mewarisi bencana yang kita ciptakan sendiri,” pungkasnya.
(Red/Tim)
