Isu.co.id Jakarta, Kamis 21 Agustus 2025 — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menorehkan catatan penting dalam upaya pemberantasan praktik korupsi di Tanah Air. Lembaga antirasuah itu resmi melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer, atau yang akrab disapa Noel, bersama sejumlah pejabat lain di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.
Penangkapan berlangsung di Jakarta pada Kamis (21/8), dan KPK berhasil mengamankan berbagai barang bukti mencengangkan. Mulai dari uang tunai dalam jumlah signifikan, 22 unit kendaraan bermotor yang terdiri dari mobil mewah hingga motor Ducati, serta sejumlah dokumen penting yang diduga terkait praktik pemerasan perusahaan dalam pengurusan Sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Wakil Ketua KPK Fitroh Rochayanto, dalam keterangannya sore ini, membenarkan adanya penyitaan barang bukti tersebut. “Yang pasti ada uang, ada puluhan mobil, dan ada motor Ducati. Semua kini sedang ditelusuri keterkaitannya dengan dugaan pemerasan terhadap perusahaan yang mengurus sertifikasi K3,” ujar Fitroh.
KPK menduga praktik pemerasan ini dilakukan secara sistematis dengan memanfaatkan kewenangan di Kementerian Ketenagakerjaan. Perusahaan yang sedang mengurus sertifikasi K3 diduga dipaksa menyetor sejumlah uang agar prosesnya dipermudah. Sejauh ini, sedikitnya 10 orang ikut diamankan bersama Noel, termasuk seorang pejabat eselon II Kemenaker.
Seluruh pihak yang diamankan langsung digelandang ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif. Sesuai ketentuan, KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menetapkan status hukum mereka. Publik kini menunggu apakah Noel akan segera ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang berpotensi menyeret pihak-pihak lain di lingkaran birokrasi Kemenaker.
Immanuel Ebenezer bukan sosok baru di dunia politik nasional. Ia dikenal luas sebagai aktivis relawan politik yang kerap membentuk kelompok dukungan dengan nama “mania.” Mulai dari Jokowi Mania, Ganjar Mania, hingga Prabowo Mania 08, Noel selalu hadir dalam pusaran politik dengan membangun jaringan relawan demi mengusung tokoh-tokoh besar.
Karier politiknya menanjak ketika ia memimpin Jokowi Mania (JoMan) pada Pilpres 2019. Dukungan itu membuat namanya kian dikenal, hingga kemudian mendapat kepercayaan menduduki jabatan Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Namun, perjalanan politik Noel tak pernah sepi dari kontroversi. Ia sering menuai kritik karena dianggap kerap berpindah haluan politik dan terkesan oportunis.
Kini, penangkapan Noel dalam OTT KPK menambah panjang daftar kontroversi yang menyelimuti kiprahnya. Sosok yang dikenal publik sering tampil dengan citra “bersih” dan “pembela rakyat” justru harus berhadapan dengan dugaan praktik korupsi dan pemerasan.
Dari hasil operasi senyap KPK, barang bukti yang diamankan bukanlah barang kecil. Tim penyidik menyita 22 unit kendaraan bermotor, terdiri dari mobil-mobil mewah berbagai merek dan motor Ducati berharga fantastis. Penemuan ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai sumber kekayaan tersebut, mengingat posisinya sebagai pejabat negara.
Uang tunai yang ikut disita pun jumlahnya tidak sedikit, meski hingga saat ini masih dalam tahap penghitungan resmi. Penemuan ini diperkirakan menjadi salah satu kunci untuk mengungkap aliran dana hasil pemerasan yang diduga dilakukan Noel dan jaringan di sekitarnya.
Usai operasi tangkap tangan, Noel langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta Selatan. Dengan pengawalan ketat, ia bersama para pejabat lainnya menjalani pemeriksaan intensif. Hingga malam ini, status hukum Noel belum diumumkan secara resmi.
Namun, publik menaruh perhatian besar pada kasus ini. Terjeratnya Noel yang dikenal sebagai aktivis politik, relawan, sekaligus pejabat publik, menjadi sorotan tajam. Banyak pihak menilai penangkapan ini sekaligus menjadi pukulan telak bagi citra pemerintahan, karena kasus dugaan pemerasan terjadi dalam lingkup kementerian yang seharusnya menjadi garda depan melindungi pekerja dan memastikan standar keselamatan kerja di Indonesia.
KPK menegaskan akan mendalami lebih jauh keterlibatan pihak-pihak lain serta memastikan proses hukum berjalan transparan. Kasus ini diyakini akan menjadi ujian serius bagi komitmen pemberantasan korupsi di sektor birokrasi pemerintahan.
(Red/Tim-Biro Pusat Sitijenar Group Multimedia)
