SURABAYA, Jawa Timur, Jumat (24/7/2026) – Komisi VI DPR RI memanfaatkan momentum Kunjungan Kerja (Kunker) Reses di Provinsi Jawa Timur untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor kemaritiman. Fokus pembahasan diarahkan pada upaya membangun ekosistem maritim nasional yang lebih terintegrasi melalui penguatan transportasi laut, modernisasi pelabuhan, konsolidasi industri galangan kapal, serta optimalisasi pengelolaan aset negara.
Agenda strategis tersebut digelar di Kantor PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Surabaya, Jalan Perak Timur Nomor 620, Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantian, Surabaya. Pertemuan mempertemukan Komisi VI DPR RI dengan jajaran Kementerian BUMN beserta pimpinan sejumlah perusahaan pelat merah yang selama ini menjadi pilar utama sistem logistik dan konektivitas nasional.
Kunjungan kerja ini tidak hanya dimaksudkan sebagai forum koordinasi, tetapi juga menjadi ruang evaluasi terhadap efektivitas kebijakan pemerintah dalam memperkuat daya saing sektor maritim Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia dinilai membutuhkan BUMN yang mampu bekerja secara terpadu agar distribusi logistik semakin efisien, biaya transportasi menurun, serta pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.
Rangkaian kegiatan dimulai sejak pagi hari ketika rombongan Komisi VI DPR RI bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta Terminal 3 Gate 5 sekitar pukul 07.00 WIB sebelum melanjutkan perjalanan menuju Surabaya menggunakan pesawat Garuda Indonesia GA-322 pada pukul 08.50 WIB. Rombongan tiba di Bandar Udara Internasional Juanda pukul 10.25 WIB, kemudian transit di VIP Room sebelum melaksanakan Salat Jumat dan makan siang.
Puncak kegiatan berlangsung pukul 13.00 WIB melalui forum bertema “Peran Strategis BUMN dalam Pengembangan Transportasi Laut, Infrastruktur Pelabuhan serta Konsolidasi BUMN Galangan Kapal Dalam Mendukung Ekosistem Maritim Nasional.”
Tema tersebut menggambarkan keseriusan DPR RI dalam mengawal arah pembangunan sektor maritim yang selama ini menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Selain membahas peningkatan kualitas layanan transportasi laut dan pengembangan infrastruktur pelabuhan, forum juga menyoroti pentingnya memperkuat industri galangan kapal nasional agar mampu memenuhi kebutuhan armada dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat internasional.
Dalam forum tersebut, Komisi VI DPR RI menerima pemaparan dari Eselon I Badan Pengelola BUMN, Managing Director PT Danantara Asset Management, Direktur Utama PT PAL Indonesia (Persero), Direktur Utama PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PELNI, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Direktur Utama PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), Direktur Utama PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero), serta Direktur Utama PT Industri Kapal Indonesia (Persero).
Diskusi berlangsung dengan menyoroti pentingnya sinergi antarlembaga dan antar-BUMN. Kolaborasi tersebut dipandang sebagai langkah strategis untuk membangun rantai logistik nasional yang lebih kuat, meningkatkan efisiensi distribusi barang antarpulau, memperluas konektivitas wilayah, serta mendukung pemerataan pembangunan ekonomi hingga kawasan terluar Indonesia.
Proses konsolidasi BUMN galangan kapal juga menjadi perhatian utama. Konsolidasi diharapkan mampu meningkatkan kapasitas produksi kapal nasional, memperkuat industri maritim dalam negeri, memperbesar pemanfaatan produk lokal, serta mengurangi ketergantungan terhadap industri perkapalan dari luar negeri.
Anggota Komisi VI DPR RI, Ir. H. M. Nasim Khan, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan implementasi nyata fungsi pengawasan DPR RI terhadap sektor-sektor strategis yang berada dalam ruang lingkup Komisi VI.
Menurutnya, Komisi VI DPR RI memiliki tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap bidang perdagangan, perindustrian, investasi, persaingan usaha, koperasi, UMKM, standardisasi nasional, perlindungan konsumen, hingga pengelolaan Badan Usaha Milik Negara. Karena itu, evaluasi terhadap kinerja BUMN kemaritiman menjadi bagian penting dalam memastikan setiap kebijakan pemerintah berjalan efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Politikus Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mewakili Daerah Pemilihan Jawa Timur III meliputi Banyuwangi, Bondowoso, dan Situbondo tersebut menegaskan bahwa hasil kunjungan kerja ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi aktual BUMN sektor maritim beserta berbagai tantangan yang dihadapi.
Menurut Nasim Khan, penguatan transportasi laut, peningkatan kapasitas pelabuhan, serta pembangunan industri perkapalan nasional merupakan bagian dari strategi besar untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang memiliki sistem logistik modern, efisien, berdaya saing, dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.
Setelah seluruh agenda pembahasan berakhir, rombongan Komisi VI DPR RI dijadwalkan kembali ke Jakarta pada pukul 18.00 WIB menggunakan pesawat Garuda Indonesia GA-313 dan diperkirakan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Terminal 3 sekitar pukul 19.40 WIB.
Kunjungan kerja reses ini diharapkan menjadi pijakan penting dalam memperkuat sinergi antara DPR RI, pemerintah, dan BUMN untuk mempercepat transformasi sektor kemaritiman Indonesia menuju sistem transportasi laut yang semakin modern, pelabuhan yang kompetitif, serta industri kapal nasional yang tangguh di tengah persaingan global.
(Red/Tim)
