Isu.co.id Situbondo, 29 September 2025 — Suasana rapat di Gedung DPRD Kabupaten Situbondo siang ini memanas. Rombongan LSM SITI JENAR yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum Eko Febriyanto kembali mendatangi kantor dewan guna menindaklanjuti polemik aktivitas stockpile sawdust milik PT Eksekutif di Kecamatan Banyuglugur.
Dalam audiensi yang berlangsung mendadak itu, ketegangan sempat terjadi saat Eko mengebrak meja. Ia menilai rekomendasi Komisi III DPRD Situbondo yang diterbitkan pasca inspeksi lapangan 16 September 2025 dan rapat lanjutan 25 September 2025 cenderung membela pihak pengusaha dan mengabaikan suara masyarakat terdampak.
“Kami datang lagi ke DPRD karena Komisi III memiliki fungsi pengawasan terkait pembangunan, lingkungan, dan infrastruktur. Masalah stockpile ini jelas menyangkut keselamatan dan kenyamanan warga,” tegas Eko di depan awak media.
Audiensi Tanpa Komisi III:
Kekecewaan rombongan LSM semakin bertambah karena anggota Komisi III tidak ada di ruangan saat mereka datang. Pertemuan akhirnya hanya dihadiri oleh Ketua DPRD Situbondo, Mahbub Junaidi.
“Kami datang ke sini untuk mencari solusi, tapi ruangan Komisi III kosong. Untung Pak Ketua DPRD mau menemui kami,” ujar Eko dengan nada geram.
Masalah Lingkungan dan Keselamatan:
Dalam pertemuan itu, LSM SITI JENAR kembali mengungkapkan dampak yang ditimbulkan oleh penumpukan serbuk kayu (sawdust) di stockpile yang berada di jalur Pantura Banyuglugur.
Mereka menilai timbunan sawdust:
Berpotensi mencemari tanah dan sumber air di lingkungan sekitar.
Mudah terbawa air hujan dan menyumbat drainase sehingga menimbulkan banjir.
Rawan kebakaran karena sawdust mudah terbakar dan dapat memicu polusi udara.
Mengganggu kenyamanan warga dan jemaah masjid karena lokasi stockpile bersebelahan dengan rumah ibadah.
“Penolakan warga bukan tanpa alasan. Ini soal keselamatan, lingkungan, dan kenyamanan hidup mereka,” ucap Eko.
Penolakan Warga Makin Keras:
Warga Desa Banyuglugur, menurut Eko, sudah lama menyampaikan keluhan kepada aparat desa, kecamatan, hingga dinas terkait namun tak pernah mendapat solusi memadai.
“Mereka sudah beberapa kali melapor ke Polsek dan DLH, tapi diabaikan. Kami dan warga bahkan sudah menggelar aksi di Pemkab dan DPRD pada 15 September lalu,” jelasnya.
Ia menambahkan, jika aspirasi warga tidak ditanggapi serius, warga mengancam akan menutup paksa stockpile.
“Kami khawatir akan terjadi gesekan antara warga dengan pihak lapangan yang membela pengusaha,” tambah Eko.
DPRD Janji Bahas Ulang:
Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua DPRD Situbondo, Mahbub Junaidi, mengatakan pihaknya akan melakukan rapat ulang untuk mengevaluasi rekomendasi Komisi III.
“Kami akan meninjau ulang rekomendasi itu dengan melibatkan pihak terkait agar hasilnya sesuai kepentingan masyarakat,” kata Mahbub.
Aksi Sebelumnya dan Janji Pemkab:
Diketahui, dua minggu sebelumnya, ratusan massa LSM SITI JENAR bersama warga menggelar aksi demonstrasi di depan Pemkab dan DPRD Situbondo menuntut penutupan stockpile sawdust serta penertiban tambang galian C yang dinilai tidak memberi kontribusi bagi daerah dan meresahkan warga.
Kala itu, Sekretaris Daerah Wawan Setiawan berjanji akan membentuk tim investigasi gabungan dari DLH, Disperindag, dan Satpol PP. Namun hingga kini, janji itu belum terealisasi sehingga menambah kekecewaan warga.
Tuntutan Keadilan Lingkungan:
Eko menegaskan, pihaknya bersama warga akan terus mengawal kasus ini hingga ada langkah nyata yang berpihak pada masyarakat.
“DPRD harusnya mewakili rakyat, bukan membela pengusaha. Kami tidak akan berhenti sampai masalah ini ditangani dengan adil,” tegasnya.
Polemik ini dipandang publik sebagai ujian bagi pemerintah daerah untuk menyeimbangkan kepentingan pembangunan dan perlindungan lingkungan hidup serta menjaga agar konflik warga dan pengusaha tidak semakin memanas.
(Redaksi/Tim Biro Siti Jenar Group Multimedia)
